Berita Desa

KONGRES KEBUDAYAAN DESA

29 Maret 2022
Admin Desa
Dibaca 54 Kali
KONGRES KEBUDAYAAN DESA

TV Desa – Aceh Singkil : Konferensi Kepala Desa untuk New Rural Agenda yang dilaksanakan di Majalengka – Jawa Barat mulai 26-27 Maret 2022, Demikian padatnya jadwal Menteri Desa yang biasa disapa Gus Menteri Dr.(HC) Drs. Abdul Halim Iskandar, M.Pd tetapi tetap berupaya hadir pada acara Kongres Kebudayaan Desa yang didampingiDirjen PDP dan Ka. BPI beserta rombongan karena hal ini adalah upaya pencapaian SDGs Desa.

Dalam sambutanya Gus Menteri menyampaikan “Semua orang besar dan Hebat akan berbicara kebudayaan, komitmen dan daya tahan tinggi, membahas suatu budaya. Budaya sesuatu yg abstrak indah dan bagus dan bermanfaat tetapi serta merta hasilntya kecuali pada situasi yg berporses secara berkelanjutan”.

Lanjutnya “Peperangan pasti menghancurkan kebudayaan dan peradaban, disisi lain ada makhluk yang sedang berperang dan ditempat ini banyak makhluk yang sedang berfikir kebudayaan dan peradaban, SDGs Desa yang diambil dari konsep global dan kita landingkan ke level yang sangat lokal ketika berbicara budaya dan telah tertuang dalam SDGs Desa Goals ke 18 Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif, ini merupakan bukti suatu kesadaran membangun desa yang terus bertumpu pada akar budaya”.

Indonesia akan tetap bertahan dengan perubahan-perubahan yang sangat bagus dengan dinamika kreasi, inovasi dan kreativitas tetapi akar budayanya tidak akan pernah berubah.

Gus Menteri juga menyampaikan “Siapapun pemimpin negeri ini, ketika berbicara tentang kebudayaan desa, bicara tentang peradapan, bicara tentang pembangunan kemanusiaan, berbicara tentang hak-hak atas air, tanah udara, berbicara tentang kewenangan data tetap harus menjadi milik desa dan ini harus menjadi pemahaman bersama”.

“Kita membutuhkan sebuah komitmen dan rasa tanggungjawab karena hal ini tidaklah mudah, jangan mengkaitkan kebudayaan dengan priodesasi kepala desa karena berbicara budaya sangatlah panjang”.

Beliau melanjutkan “Banyak hal yang masih harus kita lakukan Pembenahan-pembenahan tentang pemerintahan desa. pembangunan di desa yang berbasis regulasi ketika kita runut dari perjalanan mengalami pasang surut mulai dari otonomi desa, kemudian pemerintah pusat yang begitu luar biasa dan hari ini mulai diberikan lagi kedaulatan-kedaulatan yang kita perjuangkan dan jangan lagi ada pasang surutnya tetapi terus kita perjuangkan untuk pembangunan desa. Kita harus memliki paradigma yang sama atau minimal setara untuk membangun sebuah pandangan dan cara fikir dan dapat kita ekspresikan karena kondisi ini dibutuhkan dalam proses pembangunan”.

Pada acara itu juga beliau menyampaikan secara tegas bahwa “Di level pemerintahan juga belum semua memiliki kesetaraan paradigma tentang pembangunan Desa, ada yang masih ingin terus mencampuri apa yang menjadi urusan Desa, terus memberikan barier-barier ini dan itu dan seterusnya, tetapi disisi lain telah memberikan ruang yang begitu luas. Maka konstruk pembangunan Desa harus dibangun atas sebuah kenyataan bahwa Desa bagian yang tidak terpisahkan dari negara kesatuan Republik Indonesia”.

Baca Juga |  Tangan Patah Masih Diperban, Ganjar Putuskan Langsung Kerja

“Kita tidak pernah sepakat memperlakukan pembangunan didesa sebagai sebuah objek pembangunan, maka dari itu Percaya desa kalau desa bisa, berikan kepercayaan penuh kepada desa dalam koridor kewenangan yang dimilikinya”.

Demikian pula dengan “Perdebatan tentang data, misalnya data kemiskinan maka masing-masingkementerian juga punya, Kemensos, BKKBN, BPS, Bappenas dan di Kementerian Desa juga punya data BLT dan jika ini tidak pernah ketemu kepastianya maka tanyalah ke Desa dan tidak perlu diperdebatkan”.

“Berbicara kemiskinan dijakarta itu imajinatif, hanya ada di konsep tetapi berbicara kemiskinan didesa itu ada dipelupuk mata, demikianlah bedanya desa dan kota.

Desa berdaulat, kembalilah ke desa, semua ada di desa, termasuk kedaulatan data karena smua data itu milik desa. Desa berhak mengolah, merubah, mengupdate, mengumpulkan, memverifikasi, memvalidasi smua adalah hak desa”.

Kita harus membangun ikatan rohaniah, untuk membicarakan pemberdayaan sehingga akan dengan mudah untuk dibahas kedaulatan Desa itu sendiri.

Acara tersebut dilanjutkan dengan presentasi agenda masing-masing kelompok dan sebelunya dilakukan pembukaan dengan pemukulan tabur.

 

 

 

Bagikan artikel ini:
Kirim Komentar

Komentar baru terbit setelah disetujui Admin

CAPTCHA Image